Breaking News
dark_mode
Tags
Beranda » Pendidikan » Praktik Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMK 10 November di PT Migoto Indonesia Tuai Keluhan Orang Tua, Sekolah Janji Evaluasi

Praktik Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMK 10 November di PT Migoto Indonesia Tuai Keluhan Orang Tua, Sekolah Janji Evaluasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bekasivoice.com | Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK 10 November di PT Migoto Indonesia memicu kekhawatiran sejumlah orang tua wali murid. Pasalnya, dalam kegiatan pemagangan tersebut, para siswa dilaporkan menjalani sistem pembagian jam kerja (shift) hingga jam lembur dengan kompensasi Rp5.000 per jam.

 

Kondisi kerja yang dinilai terlalu berat bagi pelajar tersebut membuat sebagian orang tua memutuskan menarik anaknya dari lokasi PKL. Dari total durasi PKL yang dijadwalkan selama enam bulan, beberapa siswa akhirnya ditarik mundur saat baru menjalani masa praktik selama tiga bulan.

 

Namun, keputusan penarikan diri tersebut berujung pada tidak diberikannya sertifikat PKL oleh pihak perusahaan. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, penahanan sertifikat itu merujuk pada surat kesepakatan bermaterai yang telah ditandatangani di awal sebelum pelaksanaan PKL dimulai.

 

Menanggapi persoalan ini, Wakil Kepala Sekolah SMK 10 November, Sugianto, angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa saat dirinya masih menjabat di bidang Hubungan Industri (Hubin), kerja sama antara sekolah dengan PT Migoto Indonesia sebenarnya sudah pernah dihentikan karena dinilai tidak lagi sejalan dengan visi sekolah.

 

“Dulu waktu saya masih menjabat sebagai Hubin, kerja sama dengan perusahaan tersebut sudah kami hentikan karena dinilai sudah tidak sejalan,” ujar Sugianto saat dimintai keterangan.

 

Sugianto menjelaskan bahwa kembalinya siswa SMK 10 November menjalani PKL di PT Migoto Indonesia kali ini bukan atas inisiasi langsung dari pihak manajemen sekolah. Menurutnya, penempatan tersebut terjadi karena adanya kemauan dari siswa sendiri yang dijembatani oleh rekan sesama siswa.
Meski demikian, pihak sekolah tidak menutup mata atas keresahan yang dialami oleh para wali murid maupun siswa di lapangan. Sugianto menegaskan bahwa pihak sekolah akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan peninjauan ulang.

 

“Dengan adanya keluhan dari siswa dan orang tua ini, pihak sekolah tentu akan segera melakukan evaluasi,” tegasnya.

Wakil Kepala Sekolah dan Guru Pembibing SMK 10 November saat memberikan keterangan

Sementara itu Guru Pembimbing Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 10 November Cibitung, Astina, memaparkan isi draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Praktik Kerja Industri (Prakerin) antara pihak sekolah dan perusahaan.

Dalam draf tersebut diatur sejumlah ketentuan, di antaranya mengenai jam kerja lembur dan masa kontrak selama enam bulan yang telah disetujui melalui tanda tangan orang tua siswa.
Penjelasan itu disampaikan Astina menyusul munculnya keberatan dari sejumlah orang tua siswa SMK 10 November Cibitung terkait sistem pelaksanaan Prakerin di perusahaan tersebut.
“Memang sudah ada perjanjian Prakerin (Praktik Kerja Industri) anak tersebut selama enam bulan dengan pemberian uang saku Rp28.000 per hari. Ketentuan itu tertulis di atas meterai dan saya sudah memanggil orang tua untuk menyetujuinya, sehingga saya anggap sah-sah saja,” ujar Astina sambil menunjuk draf Nota Kesepahaman tersebut, Kamis (12/11/2026).
Adanya keluhan Orang tua siwa menjadi tanda tanya besar tentang pemhaman Sekolah dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri atau PKL,  Praktik Kerja Industri esensinya adalah proses belajar dan pengenalan dunia kerja bagi siswa, bukan rekrutmen tenaga kerja murah. Jangan sampai perusahaan memanfaatkan momentum PKL untuk mempekerjakan anak didik layaknya karyawan tetap, apalagi sampai dibebani target produksi penuh, jam kerja lembur di luar batas wajar, dan upah yang jauh di bawah standar tanpa perlindungan ketenagakerjaan yang jelas. Sekolah dan perusahaan mitra wajib mematuhi kurikulum pendidikan vokasi dan aturan ketenagakerjaan agar hak belajar dan keselamatan siswa tetap terlindungi. (MD).
  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi

expand_less