BEKASI, BEKASIVOICE.com – Kabar mengenai rencana kembali aktifnya Dra. Woro Sawitri sebagai Kepala SMAN 1 Babelan pada Rabu (19/8/2026) menuai tanda tanya di kalangan sejumlah orang tua murid.

Sebelumnya, nama Woro Sawitri sempat menjadi sorotan setelah mencuat persoalan yang disebut berkaitan dengan dugaan intimidasi terhadap siswa dan dugaan pungutan liar (pungli) pada November 2025.

Kabar pengaktifan kembali tersebut pun memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam keputusan penempatan kembali Woro Sawitri sebagai kepala sekolah.

Salah seorang orang tua murid mempertanyakan keputusan tersebut kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah Bekasi 3 yang dipimpin Dr. Rina Parlina, S.I.P., M.M.

“Apakah KCD Bekasi 3 sudah tidak memiliki pilihan kepala sekolah lain yang lebih baik? Kami sebagai orang tua murid tentu berharap sekolah dipimpin oleh sosok yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, profesional, dan menjadi teladan bagi siswa,” ujar orang tua murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, persoalan yang pernah mencuat pada November 2025 semestinya menjadi bagian dari evaluasi sebelum keputusan pengaktifan kembali dilakukan.

“Kalau memang sebelumnya ada dugaan intimidasi terhadap siswa dan dugaan pungli, tentu harus ada evaluasi dan penjelasan yang transparan. Jangan sampai persoalan lama kembali muncul dan berdampak terhadap siswa,” katanya.

Ia menilai, publik berhak mengetahui dasar pengambilan keputusan tersebut, terutama karena jabatan kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, profesional, dan kondusif bagi peserta didik.

Pertanyaan juga muncul mengenai apakah proses evaluasi terhadap kinerja, rekam jejak, serta persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian telah dilakukan secara menyeluruh sebelum Woro Sawitri kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut.

Selain itu, orang tua murid mempertanyakan apakah terdapat mekanisme atau pertimbangan lain terkait ketersediaan kepala sekolah maupun calon kepala sekolah lain yang dinilai memenuhi persyaratan untuk memimpin SMAN 1 Babelan.

“Yang kami persoalkan bukan siapa yang menjadi kepala sekolah. Kami hanya ingin ada penjelasan yang jelas dan terbuka. Yang kami inginkan adalah pemimpin sekolah yang profesional, berintegritas, mampu menciptakan rasa aman bagi siswa dan mendapatkan kepercayaan dari orang tua,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar kabar pengaktifan kembali tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Terlebih, penempatan kepala sekolah bukan hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan siswa, orang tua, guru, serta masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Karena itu, orang tua murid berharap KCD Bekasi 3 dapat memberikan penjelasan mengenai dasar, mekanisme, serta pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Klarifikasi juga dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penempatan kepala sekolah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, evaluasi yang objektif, kompetensi, integritas, serta kepentingan terbaik bagi peserta didik.

Hingga berita ini diturunkan pada Rabu (19/8/2026), belum diperoleh keterangan resmi dari Dr. Rina Parlina maupun Dra. Woro Sawitri terkait kabar pengaktifan kembali tersebut, termasuk mengenai dasar dan pertimbangan keputusan tersebut.

Berita ini tetap membuka ruang bagi KCD Bekasi 3 maupun pihak Dra. Woro Sawitri untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas informasi serta pertanyaan yang disampaikan masyarakat. (Red)