BEKASI, BEKASIVOICE.com – Polemik pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil, SE., kembali memanas. Sebuah video yang menampilkan sekelompok ibu-ibu yang diduga warga Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, viral di media sosial.

Dalam video tersebut, para ibu-ibu secara kompak meneriakkan kalimat, “Kami warga Kampung Bulu, kami bukan pelacur.”

Video itu diduga merupakan respons atas pernyataan Jamil dalam acara istighosah rutin yang digelar di Posko Pemenangan 2 Kasan Abdullah, RW 002, Desa Setiamekar, Sabtu (29/8/2026) malam.

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 19.30 hingga 22.00 WIB tersebut, Jamil menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya masyarakat mendukung calon kepala desa yang merupakan putra daerah.

Namun, pernyataan itu kemudian menuai kontroversi setelah Jamil menggunakan istilah yang dinilai sejumlah pihak tidak pantas dalam konteks penyampaian di hadapan masyarakat.

“Kalau kita tidak mendukung orang kampung sendiri namanya kita sudah menjadi pelacur,” ujar Jamil dalam video yang beredar.

Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi, terutama dari warga Kampung Bulu yang merasa istilah tersebut telah menyinggung mereka.

Kasan Abdullah sendiri diketahui merupakan salah satu bakal calon Kepala Desa Setiamekar dalam Pilkades 2026. Dalam dinamika politik desa tersebut, dukungan terhadap calon putra daerah menjadi salah satu isu yang mengemuka.

Polemik kemudian berkembang bukan lagi sekadar mengenai perbedaan pilihan politik. Sejumlah warga menilai penggunaan istilah tersebut menyentuh persoalan kepantasan, etika, dan moral seorang pejabat publik ketika menyampaikan pendapat di tengah masyarakat.

Terlebih, Jamil merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus menjabat sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi. Posisi tersebut membuat pernyataan yang disampaikannya mendapat sorotan lebih besar karena publik menuntut standar etika dan kehati-hatian yang tinggi dari seorang wakil rakyat.

Di tengah kontroversi tersebut, kelompok ibu-ibu yang diduga berasal dari Kampung Bulu kemudian mendatangi Mapolsek Tambun Selatan. Mereka meminta agar persoalan tersebut difasilitasi melalui proses mediasi dengan Jamil.

Perwakilan ibu-ibu Kampung Bulu, Sherly Ajun, menyebut proses mediasi telah dilakukan. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang diterima kedua belah pihak.

Menurut Sherly, Jamil telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap menyinggung. Kendati demikian, pihak ibu-ibu Kampung Bulu disebut masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

“Kami tetap akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan membuat laporan ke Polres Metro Bekasi,” ujar Sherly.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa polemik belum sepenuhnya berakhir meski permintaan maaf telah disampaikan dalam forum mediasi.

Bagi warga yang merasa tersinggung, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang siapa yang didukung dalam Pilkades. Mereka menilai penggunaan istilah tertentu dalam forum publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang mendengarnya.

Di sisi lain, pernyataan Jamil juga muncul dalam konteks dukungan politik menjelang Pilkades Setiamekar. Karena itu, persoalan tersebut kini menjadi perhatian publik sekaligus menguji bagaimana para tokoh politik dan masyarakat menyikapi perbedaan pilihan secara dewasa.

Jika laporan hukum benar-benar ditempuh, maka substansi persoalan selanjutnya akan menjadi kewenangan aparat untuk menilai berdasarkan fakta, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga kini, polemik tersebut masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat Setiamekar. Video respons warga Kampung Bulu pun ikut menyebar luas di media sosial, membuat persoalan yang bermula dari sebuah pernyataan politik itu berkembang menjadi isu mengenai etika komunikasi pejabat publik dan kehormatan masyarakat.

Pilkades sejatinya merupakan pesta demokrasi di tingkat desa. Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun, ketika kontestasi politik mulai menyentuh kehormatan kelompok masyarakat, ruang dialog dan sikap saling menghormati menjadi semakin penting.

Kini publik menunggu langkah selanjutnya, termasuk apakah laporan hukum benar-benar akan dibuat dan bagaimana Jamil merespons rencana tersebut. (Ccp/MD)