CIKARANG, BEKASIVOICE.com — Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 yang semestinya menjadi momentum refleksi pembangunan justru dimanfaatkan kalangan pemuda untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan yang masih membayangi masyarakat.

Ketua Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Bekasi, Aboy Maulana, menilai usia 76 tahun Kabupaten Bekasi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan kinerja pemerintahan daerah.

Menurut Aboy, kemajuan Kabupaten Bekasi tidak cukup diukur dari pesatnya pertumbuhan kawasan industri, investasi, maupun berdirinya ribuan perusahaan. Di balik geliat ekonomi tersebut, masih terdapat persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat, salah satunya kesempatan kerja bagi warga lokal.

“Jangan sampai kita bangga menyebut Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri terbesar, sementara pemuda yang lahir dan besar di sini justru kesulitan mendapatkan pekerjaan di tanah kelahirannya sendiri,” ujar Aboy.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri dengan aktivitas ekonomi yang sangat besar, namun manfaat pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

Aboy mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu memastikan pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membuka akses pekerjaan bagi generasi muda Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting melalui kebijakan, regulasi, koordinasi, hingga pengawasan agar keberadaan industri memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

“Pemerintah daerah harus hadir dengan regulasi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal. Jangan sampai industri tumbuh luar biasa, tetapi masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton,” katanya.

Aboy juga mengkritisi arah pembangunan Kabupaten Bekasi yang menurutnya harus kembali dikaitkan dengan nilai yang terkandung dalam semboyan “Swatantra Wibawa Mukti”.

Ia menilai semboyan tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai identitas daerah yang terpampang dalam berbagai dokumen maupun seremoni pemerintahan. Nilai kemandirian, kewibawaan dan kemakmuran, kata dia, semestinya tercermin dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Swatantra Wibawa Mukti jangan hanya menjadi slogan. Kalau memang kita ingin daerah ini mandiri, berwibawa dan makmur, maka ukuran sederhananya adalah apakah masyarakatnya mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang layak, pelayanan publik yang baik dan kesempatan untuk berkembang,” tegasnya.

Sorotan terhadap persoalan ketenagakerjaan tersebut, lanjut Aboy, menjadi semakin relevan ketika Kabupaten Bekasi memasuki usia 76 tahun. Menurutnya, peringatan hari jadi harus dijadikan ruang untuk mengukur sejauh mana cita-cita pembangunan telah diwujudkan, bukan sekadar agenda seremonial.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk memperkuat keterhubungan antara kebutuhan industri dengan kualitas sumber daya manusia lokal.

“Kalau industri membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, pemerintah harus memastikan anak-anak muda Bekasi dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan sampai terjadi mismatch antara potensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Aboy menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menafikan keberhasilan pembangunan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, keberadaan kawasan industri merupakan aset penting yang harus terus dikembangkan. Namun, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

“Industri harus tumbuh, investasi harus masuk, tetapi masyarakat lokal juga harus mendapatkan manfaat yang nyata. Ini yang harus kita kawal bersama,” katanya.

Pemuda ICMI Kabupaten Bekasi, lanjut Aboy, akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia berharap momentum Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

“Usia 76 tahun harus menjadi momentum evaluasi dan titik balik. Jangan sampai setiap tahun kita hanya merayakan hari jadi dengan seremoni, sementara persoalan rakyat terus berulang,” pungkas Aboy.

Kritik tersebut menjadi salah satu suara publik yang mewarnai peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76. Di tengah geliat kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah ditantang untuk memastikan kemajuan tersebut benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. (Ccp/Red)