BPS dan Kemenaker Berkolaborasi Manfaatkan Data SE 2026 demi Masa Depan Industri
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BEKASIVOICE.COM | CIKARANG, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya data Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
Pernyataan ini disampaikan Menaker saat hadir sebagai narasumber dalam forum High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertajuk “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang dihelat Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Menaker menilai bahwa penyelenggaraan SE 2026 bakal menyediakan informasi yang menyeluruh mengenai beragam dimensi aktivitas ekonomi.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ungkap Yassierli.
Lebih lanjut ia memaparkan, keberadaan data tersebut memungkinkan pemerintah memetakan dinamika lapangan kerja, kebutuhan kualifikasi keterampilan, hingga arah peningkatan produktivitas. Pemetaan ini turut mempermudah identifikasi sektor maupun wilayah potensial penyerapan tenaga kerja, sekaligus memahami pergeseran kebutuhan kompetensi di pasar kerja.
Di samping itu, hasil dari SE 2026 diproyeksikan dapat digunakan untuk menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri, mengoptimalkan penempatan tenaga kerja, serta memacu produktivitas demi memperkuat daya saing sektor usaha dan tenaga kerja Indonesia di ranah global.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ajak Menaker.
Dalam acara yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti turut menggarisbawahi krusialnya kerja sama lintas sektor demi keberhasilan SE 2026.
Amalia menyampaikan empat poin harapan utama, yaitu peningkatkan sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; komitmen kolektif dari asosiasi, pengelola Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta para pelaku usaha; guncangan sosialisasi SE 2026 secara masif di lingkungan industri; serta kolaborasi nyata antar-kementerian guna menjamin kelancaran pendataan di lapangan. (Rls/red)
- Penulis: Redaksi
