BEKASIVOICE.COM – Cikarang Pusat, Semangat Presidium Kabupaten Bekasi Utara ( PKBU) terus bergelora guna menyuarakan dan menyegarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan amanat undang undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Untuk itu PKBU pada 19 Juni 2025 beraudiensi kepada komisi I DPRD guna membahas penyelesaian administrasi.
Ketua PKBU Syamsuri mengatakan bahwa pemekaran adalah amanat undang – undang dan Upaya pemerataan pembangunan Kabupaten Bekasi.
“Audiensi hari ini bersama komisi I guna membahas pemekaran Kabupaten Bekasi yang sudah cukup lama tertunda, yang padahal pemekaran ini merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan dengan orientasi Pemerataan pembangunan wilayah dan Kesejahteraan masyarakat, Hal ini perlu didorong kembali agar syarat pemekaran secara administrasi diselesaikan dan ditanda tangani Bupati dan ketua DPRD.” Ujarnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa Pemekaran Kabupaten Bekasi bukan lagi pada tahapan kajian melainkan bagaimana mendorong Pemekaran Kabupaten Bekasi guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Tahapan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara bukan lagi pada tahapan kajian karena 2008 kajian itu sudah selesai dan layak untuk dimekarkan, Jika di 2008 saja sudah layak yang padahal belum ada Marunda Center, belum ada Tol Cibitung-Cilincing, pergudangan dan lainnya apa lagi saat ini, Untuk itu saat ini menurut kami tidak ada langkah yang lebih strategis dari pemekaran dalam memajukan Bekasi dan percepatan pembangunan dan kesejahteraan, Kita juga bisa melihat Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang terbukti berhasil dalam Pemekaran sehingga saat ini menjadi Kota dengan Pendapatan Daerahnya paling besar di Jawa Barat.” Tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Budi M.M menyambut baik kedatangan tim PKBU yang terus semangat mengupayakan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi Utara.
“Kami menyambut baik teman-teman dari PKBU, dan akan segera menindaklanjuti audiensi hari ini kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sehingga nanti akan dibahas kembali tentang pemekaran Kabupaten Bekasi”. Ungkapnya.
Hadir dalam Audiensi tersebut Ketua Komisi I Muhammad Ridwan, Wakil Ketua DPRD Budi MM. dan Anggota DPRD Ibnu Hajar dan Nuryasin, Serta beberapa perwakilan Kecamatan dan SKPD yang masuk dalam rencana pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. (MD).
