Bekasivoice.com | Jakarta, AMPUH INDONESIA bersama Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bersatu Melakukan Aksi Di 2 tempat yaitu Komisi Pembertasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI pada, Senin (18/11/2024).
Dalam keterangannya kepada awak media, Thoeseng Tondew Tunjang selaku penanggung jawab aksi mengatakan, “Kami Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bersatu (AMKTB-red) bersama Aksi Masyarakat Peduli Supremasi Hukum (AMPUH INDONESIA-red) mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KE JAGUNG RI) dan KPK dalam rangka medesak Kejagung dan kpk agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan 10 Pejabat terkait dalam Bansos senilai 547 Miliar,” tegas Thoeseng Tondew Tunjang.
Thoeseng Tondew Tunjang melanjutkan, adapun dugaan para mafia anggaran melakukan korupsi dengan rincian Anggaran sebagai berikut :
1. Bansos berupa uang non tunai sebesar Rp187,31 miliar yang di antaranya adalah Program Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024.
2. Program beasiswa tersebut diperuntukkan bagi 13.113 mahasiswa jenjang D3/D4/S1 dengan nilai Rp7,5 juta per mahasiswa atau total Rp98,34 miliar. Yang menarik, program ini mensyaratkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah. Skema kedua adalah program bantuan sosial berupa barang senilai Rp317,35 miliar
3. berupa bantuan pangan (sembako) sebesar Rp43,22 miliar yang disalurkan di 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalteng.
Pihak-pihak yang dilaporkan meliputi Gubernur Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng, Ketua DAD Kalteng, beberapa kepala perangkat daerah di Pemprov Kalteng, direksi dan komisaris BUMD, serta satu pihak swasta. Sebelumnya, pihak-pihak yang sama juga telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng atas dugaan penyalahgunaan wewenang untuk mempengaruhi hasil Pilkada 2024. Imbuh Thoeseng Tondew Tunjang. (Red).
