Bekasivoice.com | Maraknya penertiban bangunan liar di Kabupaten Bekasi yang dipimpin Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
memunculkan luka yang mendalam bagi masyarakat yang terdampak, Masyarakat yang terdampak bukan hanya kehilangan mata pencahariannya yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan pinggir aliran sungai beberapa dari mereka juga harus kehilangan tempat tinggal.
Diketahui penertiban Bangli menjadi sorotan setelah ratusan Bangli yang berada di Kabupaten Bekasi di Bongkar akhir-akhir ini, Pembongkaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bukan tanpa alasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan pembongkaran berdasarkan
Perda Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 2012 tentang Ketertiban umum serta status tanggap darurat bencana Nomor:100.3.3.2/Kep.212-BPBD/2025. Dimana banyak wilayah Kabupaten Bekasi mengalami kebanjiran.
Ditertibkannya Bangunan memunculkan Kontroversi dikalangan masyarakat, Apalagi penertiban bangunan liar tersebut dinilai tanpa adanya solusi. Ganti rugi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai tebang pilih dan hanya demi konten semata.
Drahim Sada salah satu Tokoh Bekasi mengungkapkan kekecewaannya kepada bekasivoice.com terkait kebijakan Bupati Bekasi yang dinilai tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang prihal penertiban bangunan yang terjadi. (24/7/2025).
“Apa yang terjadi hari ini harus di Evaluasi, Bupati Bekasi tidak boleh ikut-ikutan Gubernur Jawa Barat, Penertiban bangunan liar hari ini sangat berdampak bagi masyarakat kecil, Ratusan masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang hari ini hilang, Hal ini justru menjadikan Masyarakat kehilangan pekerjaannya.
Apalagi area Pembongkaran saat ini tidak ada kejelasan harus diapakan dalam penataannya. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ini bukan hanya mendapatkan julukan raja bongkar tapi juga raja tega bagi masyarakatnya sendiri, Seharusnya Bupati hari ini lebih fokus kepada apa yang menjadi visi dan misinya bukan sekedar ikut-ikutan Gubernur.” Ungkapnya.
Senada dengan Drahim hal tersebut juga diungkapkan oleh Abu Fitri Mu’min yang juga merupakan Tokoh Bekasi dan pemerhati kebijakan publik, dirinya menyayangkan aksi Bupati yang terkesan tergesa-gesa, tebang pilih dan tanpa mencarikan solusi dari penertiban bangunan liar di Kabupaten bekasi.
“Harusnya Bupati konsentrasi dengan program visi misinya yang menjadi janji politik pada saat proses pilkada lalu, bukan latah ikut agenda KDM. Dan sepengetahuan saya apa yang dilakukan KDM dalam program penertiban tersebut ada kepedulian dan empati kepada pemilik bangli dengan memberikan ganti rugi walau tidak seberapa, berbanding terbalik dengan apa yg dilakukan Bupati Ade Kunang. Dia seperti bangga meluluhlantakkan bangunan rakyatnya tanpa memberi ganti untung. Dan membiarkan sisa-sisa dan lahan yg sudah di gusur tanpa ada planning kedepan setelah penggusuran”. Singkatnya.
Kedua tokoh tersebut sepakat bahwa apa yang dilakukan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dinilai tidak memiliki rasa empati ditengah-tengah maraknya pengangguran di Kabupaten Bekasi, Alih-alih mengentaskan pengangguran hari ini justru menambah pengangguran akibat hilangnya mata pencaharian karena tempatnya di gusur. (Red).
