BEKASIVOICE.COM | Bekasi Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2025.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya penyerapan anggaran dan belum optimalnya kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Saat ini, realisasi PAD baru menyentuh angka 30 persen. Ini menandakan bahwa serapan anggarannya masih jauh dari maksimal. Dalam laporan LKPJ 2024 lalu, kami sudah memanggil Dispenda dan bahkan melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya, kami menemukan sejumlah sektor potensial, seperti perhotelan, yang kontribusinya masih sangat rendah,” kata Abdul Muin dalam keterangannya pada Kamis (29/5/2025).
Ia mengakui kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil turut memengaruhi pendapatan daerah.
Namun demikian, menurutnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan utama untuk menurunnya kinerja instansi terkait.
“Saya ingatkan kepada pemerintah daerah, terutama Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar menjadikan peningkatan PAD sebagai prioritas utama. Transisi pemerintahan seharusnya tidak menjadi alasan bagi penurunan produktivitas,” tegas legislator yang akrab disapa Bang Muin ini.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa rendahnya PAD akan berdampak langsung pada tertundanya berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya.
“Kalau PAD tidak tercapai, pembangunan akan terganggu. Proyek infrastruktur bisa tertunda, begitu juga dengan layanan publik lainnya. Ini tentu akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan peringatan serius kepada Bapenda agar meningkatkan kinerjanya dengan lebih transparan dan terukur.
Ia juga mendesak kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita sudah memasuki triwulan ketiga, namun progres pembangunan masih minim. OPD harus mulai digenjot dari sekarang. Kami meminta Wali Kota mengambil langkah tegas dan segera melakukan pembenahan menyeluruh,” tutupnya.
Dengan kondisi fiskal yang tengah menghadapi tekanan, Abdul Muin berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan demi menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bekasi. (ADV/DPRD)
